APBN tahun 2022, realisasi belanja sampai akhir November sebesar 78,2 persen atau Rp876 triliun dari anggaran Rp1.119,5 triliun

Radarpekalongan.id – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah diserahkan kepada Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).

Menanggapi itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan selama tiga tahun berturut-turut APBN diprioritaskan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan bisa melindungi perekonomian masyarakat. Oleh lantaran itu, sejalan dengan kenaikan inflasi dunia nan menimbulkan tiga potensi krisis ialah krisis pangan, energi, dan finansial di tahun 2023 maka Indonesia kudu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan beragam resiko tersebut.

Dijelaskan Menkeu, shopping negara nan disepakati dalam APBN tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun dengan alokasi melalui shopping pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463 triliun.

“Defisit APBN tahun 2023 semakin mengecil, ialah sebesar Rp598,2 triliun alias 2,84 persen. Hal ini secara konsisten telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 alias Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ialah konsolidasi fiskal, di mana pada tahun 2023 defisit kudu dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” jelas Menkeu.

Untuk penggunaan APBN 2023 sesuai pengarahan Presiden, Menkeu menyampaikan dalam shopping program percepatan sistem sosial juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional prasarana untuk mendukung transformasi pengembangan ekonomi termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru Nusantara.

“Kita juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti nan disampaikan oleh bapak presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial,” ujar Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan pada APBN tahun 2022, realisasi shopping sampai akhir November sebesar 78,2 persen alias Rp876 triliun dari anggaran sejumlah Rp1.119,5 triliun.

“Kami bakal terus mendukung Kementerian/Lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai langkah untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita namun tetap kudu akuntabel dan berfaedah bagi masyarakat dan perekonomian,” imbuh Menkeu.

Untuk tahun 2023, Menkeu berambisi kepada seluruh K/L dan Pemda sudah bisa menyiapkan penyelenggaraan anggaran secara dini.

“Dengan demikian APBN pada awal tahun dapat langsung dilaksanakan dan bakal memberikan faedah bagi masyarakat serta mengurangi resiko dunia nan condong melemahkan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Sri Mulyani. (*)