DPR Sentil Anggaran Rp500 T Kemiskinan Habis ke Rapat dan Studi Banding

Sedang Trending 4 bulan yang lalu

DPR mengkritik anggaran penanganan kemiskinan di sejumlah kementerian terbuang sia-sia untuk kegiatan rapat hingga studi banding. DPR sentil Rp500 T kementerian lenyap untuk rapat dan studi banding. CNNIndonesia/Khaira Ummah

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang mengkritik pemerintah soal anggaran penanganan kemiskinan di sejumlah kementerian/lembaga nan terbuang sia-sia untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Ia mengatakan selama ini, shopping sosial memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak dan bisa melakukan kegiatan produktif untuk menutupi kebutuhan.

"Belanja sosial kita itu memang belum bisa mendongkrak masyarakat kita dari miskin, menjadi hidup lebih layak, tetap terkesan kita memelihara orang miskin," kata Marwan saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Kondisi itu, kata dia, ditambah dengan kementerian/lembaga nan sibuk rapat dengan menghabiskan anggaran besar. Menurutnya, anggaran besar itu lebih baik diberikan kepada masyarakat untuk membantu permodalan.

Marwan mengatakan dari puluhan juta masyarakat miskin nan setiap tahun mendapat support sosial, pasti banyak di antara mereka nan bisa berkembang jika diberi support permodalan nan cukup.

"Membicarakan orang miskin, menghabiskan anggaran besar, padahal si miskin itu butuh Rp20 juta saja, keluar dari kemiskinan. Dikasih saja modal nan betul-betul, nan tidak bisa diangkat, itulah nan baru kita santuni," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga nan terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo nan digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan nan tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan sasaran Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan pengarsipan kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

(yog/DAL)

[Gambas:Video CNN]